Kepolisian, Satu-Satunya Kesatuan Bersenjata di Awal Kemerdekaan

“Omong kosong kalau ada yang mengaku di bulan Agustus 1945 memiliki kesatuan bersenjata. Yang ada pada waktu itu hanya pasukan-pasukan Polisi Istimewa pimpinan M. JASIN, bahkan ia menyatakan bahwa tanpa peran pasukan pasukan Polisi Istimewa dibawah pimpinan M. JASIN tidak akan ada peristiwa 10 Nopember 1945.” 

Demikian ungkapan tegas Jenderal TNI AD SUDARTO ex. TRIP dan pelaku 10 Nop 1945. Ungkapan tersebut dikeluarkan karena pada awal Agustus 1945 hanya Polisilah organisasi yang relatif lengkap dan terorganisir serta satu-satunya kesatuan yang masih memegang senjata pada masa itu.

Karena kesatuan bersenjata pada awal kemerdekaan masih belum terbentuk maka Polisi diberikan tugas untuk menjaga keamanan Republik Indonesia yang baru lahir ini. Untuk mengukuhkan kedudukan Kepolisian di Indonesia tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945, memasukkan Kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam negeri yang diberi nama Djawatan Kepolisian Negara (DKN).

Karena keberadaan organisasi Polisi telah ada di awal kemerdekaan Indonesia sedangkan kesatuan bersenjata lainnya belum terbentuk maka pelak saja membuat DR. H. Ruslan Abdulgani eX TRIP mengatakan bahwa "Pasukan Polisi Istimewa lahir lebih dulu dari yang lain".
 

Kepolisian yang menjadi satu-satunya kesatuan yang memiliki senjata di awal kemerdekaan Indonesia bukanlah tanpa sebab. Hal ini karena setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara PETA dan Heiho, sedangkan senjata mereka dilucuti. 

Hal ini dilakukan Jepang karena setelah kalah perang, tentara Jepang di Indonesia mendapat perintah dari Sekutu untuk menjaga satusquo sampai kedatangan Sekutu di Indonesia. 

Pelucutan senjata PETA oleh Jepang sangat disayangkan oleh Soetamo (Bung Tomo), pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang juga salah satu pejuang terkemuka dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, yang menyatakan :

“PETA diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945 , tetapi PETA membiarkan senjatanya dilucuti oleh Jepang, untung ada Pemuda M. Jasin dengan pasukan-pasukan Polisi Istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya.”

- Soetomo (Bung Tomo)

Setelah melucuti tentara PETA dan Heiho, Tentara Jepang juga memerinahkan Kepolisian Indonesia untuk menyerahkan senjatanya namun secara tegas ditolak. Malah kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, untuk membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun organisasi-organisasi pejuang tanah air secara bersama melakukan pelucutan senjata tentara Jepang yang kalah perang. 

Di Kota Surabaya tempat terjadinya Hari Pahlawan, Polisi pernah melaksanakan “Proklamasi Polisi” Dalam ejaan lama yang berbunyi : 

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”. 

Soerabaja, 21 Agoestoes 1945 

Atas Nama Seloeroeh Warga Polisi 

Moehammad Jasin – Inspektoer Polisi Kelas I 

Proklamasi Polisi itu merupakan suatu tekad anggota Polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi itu juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa Polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia yang berjuang bersama rakyat dan bukanlah alat penjajah. 

Segera setelah itu, Polisi Istimewa bersama-sama rakyat menyerbu seluruh gudang-gudang senjata tentara Jepang. Tentara Jepang yang amat terdesak akhirnya menyerah dan harus menandatangani perjanjian penyerahan senjata dengan M. Jasin sebagai wakil dari pihak Indonesia untuk menjamin keselamatan jiwa tentara Jepang yang menyerah. 

Dalam pertempuran-pertempuran melawan tentara Jepang, Abdul Radjab ex TRIP, pelaku 10 Nopember 1945, menyatakan : 
“Pasukan-pasukan Polisi Istimewa bertempur melawan Tentara Jepang dengan gagah berani” 

Pada suatu waktu setelah tembak-menembak yang sengit dan menelan korban jiwa, M. Jasin yang bersama Soetomo (Bung Tomo) yang mewakili pihak Indonesia berhasil menandatangani perjanjian penyerahan senjata untuk membuka gudang Arsenal tentara Jepang yang terbesar se-Asia Tenggara di Don Bosco-Sawahan, Surabaya. 

Berkaitan dengan kejadian pelucutan senjata tentara jepang tersebut, Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto – Pelaku 10 November 1945, menyatakan:

“Saya hanyalah bagian dari sejarah perjuangan tanah air. Itu pun Cuma di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Sebetulnya pada “Peristiwa Surabaya” ada tokoh yang lebih hebat tetapi di mana kini tidak banyak yang kenal. Namanya Moehammad Jasin, orang Sulawesi Selatan. Jika beliau tidak ada, Surabaya tidak mungkin seperti sekarang. Beliau adalah Komandan Pasukan Polisi Istimewa. Kalau tugas Bung Tomo adalah “memanas-manasi rakyat”, Pak Jasin ini memimpin pasukan tempur. Kesatuannya boleh dibilang kecil, cuma beberapa ratus orang saja. Itu sebabnya mereka bergabung dengan rakyat. Kalau rakyat sedang bergerak, di tengah-tengah selalu ada truk atau panser milik Pasukan Polisi Istimewa lengkap dengan senjata mesin. Melihat Rakyat bak gelombang yang tak henti-henti itu, Jepang yang waktu itu sudah kalah dari Pasukan Sekutu menyerah kepada RI dan intinya adalah Pak Jasin.

Demikian pula kala Inggris (Sekutu) mendarat di Surabaya. Bila tidak ada Pak Jasin, arek-arek Suroboyo tidak bisa segalak itu. Pasukan Inggris datang pertama kali dengan satu brigade pada 28 Oktober 1945. Namun, setelah mereka terdesak, secara bertahap mendarat lagi empat brigade”

(JENDERAL TNI MUHAMAD WAHYU SUDARTO – PELAKU 10 NOVEMBER 1945)

Senjata Rampasan yang direbut dari tentara Jepang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat dan pemuda dalam organisasi perjuangan. Segera setelah itu, Surabaya dibanjiri senjata api dari berbagai jenis yang digunakan untuk menghadapi pasukan Inggris dan Belanda pada peristiwa Hari Pahlawan.

Tindakan yang dilakukan oleh Polisi tersebut membuat Jendral (TNI) Tri Sutrisno, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatakan,

“Tindakan Inspektur I Moehammad Jasin untuk mempersenjatai Rakyat Pejuang telah memberikan andil yang cukup besar dalam gerak maju para pejuang kemerdekaan di Surabaya, yang kemudian mencapai puncaknya dalam pertempuran heroik di Surabaya tanggal 10 Nopember 1945”.

Selain mempersenjatai rakyat pejuang, Polisi Istimewa juga melakukan gerakan pembinaan kemiliteran dan pelatihan tempur untuk menghadapi pasukan sekutu. Hal ini secara langsung sangat berpengaruh hingga tersusunnya kesatuan-kesatuan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR),  cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dari gerakan pembinaan kemiliteran dan pelatihan tempur tersebut membuat Jenderal TNI / AD Sukanto Sayidiman menyatakan, "Pak Jasin dan Pasukan Polisi Istimewa adalah guru dan pelatih kami."

Kepeloporan Polisi Istimewa di Surabaya tersebut juga membuat DR. H. Ruslan Abdulgani mengatakan, “M. Jasin dan Polisi Istimewa yang dipimpinnya adalah modal pertama perjuangan di Surabaya.”

Pernyataan itu menunjukkan bahwa jika pertempuran itu berlangsung tanpa dukungan dan kepeloporan Pasukan Polisi Istimewa, niscaya patriotisme perjuangan rakyat di Surabaya tidak akan seheroik apa yang tercatat dalam sejarah.

Namun entah mengapa peran Polisi tersebut tidak pernah diungkit-ungkit dalam sejarah hari Pahlawan. Padahal kepeloporan Polisi Istimewa pada 10 November 1945 bahkan membuat Jenderal (TNI) Moehammad Wahyu Soedarto, seorang tokoh yang terlibat dalam persitiwa heroik hari pahlawan, berani mengatakan bahwa “Tanpa peran M. Jasin dan Pasukan Polisi Istimewa tidak akan ada peristiwa 10 November.”


Oleh Karena itu, Pangab RI, Jenderal (TNI) Tri Surtrisno dalam pidato peresmian Monumen Perjuangan Polisi Republik Indonesia di Surabaya pada tanggal 2 Oktober 1988 menyampaikan, “Kekuatan Pasukan Polisi Istimewa pimpinan M. Jasin harus dikaji oleh seluruh bangsa Indonesia.”

Keterlibatan M. Jasin sebagai pasukan Polisi Istimewa dalam peristiwa heroik hari pahlawan jelas tidak diingkari oleh semua tokoh pejuang yang terlibat. Bahkan seorang Jenderal TNI AD, Abdul Kadir Besar SH, juga menyatakan, “Saya berani mempertanggungjawabkan pemberian kedudukan bagi Moehammad Jasin sebagai Singa Pejuang Republik Indonesia berdasarkan jasa-jasanya.”

Kehebatan Pasukan Polisi Istimewa dalam kancah perjuangan Surabaya bukan hanya dikagumi kawan tapi juga disegani oleh lawan. Hal ini terdapat dalam pernyataan resmi dari Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) Pemerintah Belanda, oleh Van der Wall, 

“De Poelisi Istimewa, de gewezen Poelisi Istimewa guderende de Japanse tijd, onder leiding van M. Jasin is niets anders dan een Militaire strijd kracht.” (Polisi Istimewa, Mantan Polisi Istimewa diwaktu Jepang, pimpinan M. Jasin tidak lain adalah satu kekuatan tempur militer).

Begitu hebatnya para pendahulu POLRI jangan sampai kita melupakan perjuangan POLRI di awal kemerdekaan RI tersebut sebagaimana kata mendiang Bung Karno, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah)". 

Perjuangan para Pendahulu POLRI ini juga harus menjadi teladan bagi generasi-generasi POLRI selanjutnya dan saat ini dengan terus memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sumber :

Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang

Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia

Diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama

Jakarta, 2010

Kepolisian, Kesatuan Tertua di Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kesatuan ini tergolong kesatuan yang paling tua di nusantara kalau dilihat dari sejak pertama didirikannya. Berdasarkan sejarah, kesatuan ini bahkan sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.

Sejak Abad ke-7 Masehi, tugas-tugas Kepolisian sudah dikenal namun masih bersifat tradisional yang dilaksanakan oleh pasukan keamanan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebutan Bhayangkara digunakan oleh pasukan keamanan kerajaan Majapahit. 

Pasukan Bhayangkara pada masa Kerajaan Majapahit

Perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dimulai sejak 11 Februari 1814. Pada masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Inggris, Stanford Raffles (1811-1817), itulah untuk pertama kalinya keluar Peraturan tentang Tata Usaha Justisi pada Pengadilan Daerah di Pulau Jawa dan Tata Usaha Kepolisian.

Pada tahun 1817 terjadi pengalihan kekuasaan Inggris kepada Belanda. Peralihan itu ikut mengubah struktur organisasi Kepolisian. Negeri Belanda mengusulkan struktur organisasi kepolisian di tanah jajahan Hindia Belanda disempurnakan, baik yang menyangkut bidang pimpinan, pendidikan, kepangkatan maupun perlunya diikutsertakan orang-orang pribumi dalam tugas-tugas kepolisian. 

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 - 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. (id.wikipedia.org)

Pentas sejarah mulai berubah dalam Perang Dunia II. Kekuasaan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya sejak 9 Maret 1942. Sejumlah Kepala Polisi berkebangsaan Belanda ditawan oleh Jepang dan posisi tersebut digantikan oleh orang-orang Indonesia. Jumlah Polisi yang diserahterimakan dari pemerintah Belanda  pada saat itu adalah sebanyak 31.620 orang.

Kekuasaan Dai Nippon berlangsung singkat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 yang puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah dikumandangkannya Proklamasi, di beberapa Kantor Polisi Jakarta secara spontan menurunkan bendera-bendera Jepang dan menggantikannya dengan Bendera Merah Putih. Hari-hari berikutnya Pengibaran bendera merah putih ini  juga diikuti oleh kantor-kantor Polisi di seluruh wilayah Indonesia dan menyatakan diri sebagai Polisi Republik Indonesia. Sehingga secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka.

Karena di awal kemerdekaan masih belum ada kesatuan bersenjata maka Kepolisian diberikan tanggung jawab untuk menjaga keamanan Republik Indonesia yang baru lahir ini. Untuk mengukuhkan kedudukan Kepolisian di Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945, memasukkan Kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam negeri yang diberi nama Djawatan Kepolisian Negara (DKN)

Kepolisian yang sudah ada sejak awal kemerdekaan sebelum lahirnya kesatuan bersenjata lainnya ini membuat DR. H. Ruslan Abdulgani eX TRIP dan tokoh pejuang yang turut berperan aktif dalam Palagan 10 November 1945 menyatakan "Pasukan Polisi Istimewa lahir lebih dulu dari yang lain". 
 

Pada tanggal yang sama yaitu 19 Agustus 1945 Jepang  membubarkan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho sedangkan senjata mereka dilucuti sehingga pada awal kemerdekaan cuma kesatuan Polisi yang memiliki senjata. Hal ini dilakukan Jepang karena setelah kalah perang, tentara Jepang di Indonesia mendapat perintah dari Sekutu untuk menjaga satusquo sampai kedatangan Sekutu di Indonesia.

Kepolisian Indonesia juga diperintahkan Jepang untuk menyerahkan senjatanya namun secara tegas ditolak. Malah kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, untuk membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun organisasi-organisasi pejuang tanah air secara bersama melakukan pelucutan senjata tentara Jepang yang kalah perang.

Kesatuan Polisi Istimewa di Surabaya Pimpinan M. Jasin boleh dibilang kecil, cuma beberapa ratus orang saja, itu sebabnya mereka bergabung dengan rakyat. Kalau rakyat sedang bergerak, di tengah-tengah selalu ada truk dan panser milik Pasukan Polisi Istimewa lengkap dengan senjata mesin. melihat rakyat bak gelombang yang tak henti-henti itu, akhirnya tentara Jepang setuju menyerahkan seluruh persenjataan, termasuk tank dan panser kepada Polisi Istimewa. 

Senjata Rampasan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat dan pemuda dalam organisasi perjuangan. Selain itu, Polisi Surabaya juga giat melatih perang para pemuda dan rakyat dalam menghadapi serangan tentara sekutu. 


Jenderal (TNI) Tri Sutrisno menyatakan, "Tindakan Inspektur I Moehammad Jasin mempersenjatai Rakyat Pejuang telah memberikan andil yang cukup besar dalam gerak maju para pejuang kemerdekaan di Surabaya, yang kemudian mencapai puncaknya pada pertempuran heroik di Surabaya tanggal 10 Nopember 1945." 

Mempersenjatai rakyat pejuang sekaligus gerakan pembinaan kemiliteran dan pelatihan tempur yang dipelopori oleh Kesatuan Polisi Istimewa ini secara langsung sangat berpengaruh hingga tersusunnya kesatuan-kesatuan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dari pembinaan kemiliteran dan pelatihan tempur tersebut membuat Jenderal TNI / AD Sukanto Sayidiman menyatakan, "Pak Yasin dan Pasukan Polisi Istimewa adalah guru dan pelatih kami."

Setelah peristiwa 10 Nopember 1945, dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD Tahun 1946, Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri yang mulanya di bawah Departemen Dalam Negeri sekarang menjadi langsung di bawah Perdana Menteri. 

Peristiwa ini dianggap penting oleh kalangan Kepolisian sehingga tanggal 1 Juli diperingati setiap tahun sebagai Hari Kepolisian. Jadi penetapan tanggal ini sebagai Hari Kepolisian bukanlah berdasarkan atas lahirnya Polri, karena Polri sudah ada sejak lama.

Pada Agresi Militer Belanda, karena pengaruh situasi revolusi fisik untuk menentang Kolonialis Belanda yang ingin menjajah kembali tanah air Indonesia akhirnya dikeluarkan Penetapan Dewan Pertahanan tanggal 1 Agustus 1947 No. 112 tentang Militerisasi Kepolisian Negara. Pada masa itu Kepolisian diintegrasi ke dalam ABRI untuk sementara waktu untuk bersama-sama berjuang melawan Kolonialis Belanda.

Setelah Agresi Militer Belanda berhasil dilalui, Pembicaraan tentang Integrasi Polri ke dalam tubuh ABRI semakin gencar di tahun 1960 - 1964 karena pada waktu itu Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu memprovokasikan adu domba antar Angkatan-Angkatan Bersenjata untuk kepentingan partainya.

Integrasi Polri ke dalam ABRI semakin jelas setelah ditetapkannya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata. Ketetapan MPR tersebut kemudian dipertegas dengan Penetapan DPR-GR, tanggal 19 Juni 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13/1961. Pada Pasal 3 UU tersebut menyatakan, bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. 

Untuk meningkatkan integrasi ABRI, dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Pengaruh Integrasi penuh ini ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya adalah mencegah perpecahan antar Angkatan sedangkan segi negatifnya adalah sikap dan perilaku anggota Polri banyak diwarnai militer sehingga penampilannya lebih seperti militer dibandingkan sebagai penegak hukum. Sikap semacam ini yang selalu dibahas dalam upaya perlunya Polri dipisahkan kembali dari ABRI.

Sejak Bergulirnya proses reformasi di Indonesia, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, digantikan oleh pemerintahan Reformasi, kebebasan pers, hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain.

Di tengah maraknya tuntutan masyarakat di era reformasi, kalangan masyarakat juga menghendaki dipisahkannya Polri dari ABRI dengan harapan agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri jauh dari intervensi dalam menegakkan hukum. Akhirnya sejak tanggal 1 April 1999, Polri secara resmi dipisahkan dari ABRI dan sebutan ABRI diganti menjadi TNI.

Pemisahan kembali antara Polri dan TNI pada tanggal 1 April 1999 inilah yang terkadang disalahmengerti oleh orang yang belum mempelajari sejarah dengan menyebutkan bahwa TNI adalah saudara tuanya Polri. Padahal Polri sudah ada di Indonesia sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian sejak awal kemerdekaan, hanya Polisilah yang waktu itu merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lengkap dan terorganisir sehingga menjadi modal awal dalam mempertahankan kemerdekaan serta membantu lahirnya kesatuan bersenjata lainnya di tanah air.

Dalam perkembangan paling akhir dalam Kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamnan dan ketertiban regional maupun antar bangsa sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan Polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi Kepolisian Dunia, misalnya di Namibia (Afrika Selatan), Kamboja (Asia), dan Darfur (Sudan).

SUMBER :

1. Buku Berjudul Setengah Abad Mengabdi diterbitkan oleh Mabes ABRI tahun 1996.

2. Buku Berjudul Sejarah Kepolisian Di Indonesia diterbitkan oleh Mabes Polri tahun 1999

3. Buku Berjudul Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang, Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama tahun 2010.

4. Website : https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Brimob Pemilik Pakaian Loreng Pertama di Indonesia

Pada tahun 1950-an, Kesatuan-kesatuan Mobile Brigade aktif mengatasi berbagai gejolak yang bercorak pemberontakan melawan pemerintah yang sah ataupun berupa gerombolan bersenjata di seluruh Indonesia. Komisaris Polisi Tingkat I Moehammad Jasin yang pada saat itu sebagai Panglima Korp Mobile Brigadir Indonesia giat melaksanakan pembenahan organisasi dan pembinaan keterampilan dan kemampuan kesatuan MB untuk mengatasi berbagai gerakan pengacau keamanan tersebut. 

Pada tahun 1953, Beliau mengirimkan kader MB untuk mengikuti pendidikan dan latihan “Rangers” di Filipina. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para kader MB dapat belajar banyak dari keberhasilan pasukan Rangers Filipina dalam menumpas gerombolan bersenjata yang menamakan dirinya “Hukbalahap” di Negara itu. Karena berhasil mengatasi pemberontakan, metode ini dipandang ampuh dan patut dipelajari serta dijadikan pedoman untuk menanggulangi gerakan serupa di tanah air. 

Setelah mengikuti pelatihan di Filipina, pasukan Mobile Brigade melakukan satu latihan uji coba di pegunungan Cirebon yang rawan dengan gerombolan pengacau bersenjata. Satu regu pasukan MB dikirim dipimpin oleh Andi Abdulrachman, seorang kader MB yang telah mengikuti pendidikan dan latihan Rangers di Filipina. 

Pasukan tidak berseragam mulai bergerak pada siang hari untuk melakukan penyelidikan lokasi gerombolan dan tempat persembunyian pimpinannya. Setelah berhasil mengetahuinya, pada malam hari dilancarkan penyerbuan mendadak dan segera menghilang. Gerakan ini berfungsi sebagai perang urat saraf guna menciptakan kekalutan dan kebingungan di pihak gerombolan. Dalam gerakan ini, pasukan MB berhasil membunuh pimpinan gerombolan sehingga anak buahnya kocar-kacir dan masing-masing menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, daerah pegunungan Cirebon dinyatakan bersih dari gerakan pengacau bersenjata. 

Keberhasilan uji coba itu menggugah hati pihak kementerian keamanan sehingga Panglima MB, Moehammad Jasin diminta mendirikan pendidikan Ranger. Atas usul itu, didirikan satu pusat pendidikan dan latihan Rangers di Lido (Bogor). Di tempat ini, dibangun satu asrama yang diperuntukkan bagi kesatuan kader-kader MB alumni dan pelatihan Rangers di Filipina. 

Berdasarkan keterangan M. Jasin dalam buku berjudul Memoar Jasin sang Polisi Pejuang mengatakan bahwa "kesatuan yang lebih dikenal dengan sebutan Batalyon Rangers ini mengenakan seragam militer loreng dan menggunakan tanda-tanda pangkat lapangan yang lengkap.  Pasukan inilah yang pertama kali menggunakan pakaian militer loreng di Indonesia."

Pendidikan Rangers ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, pihak sipil maupun pihak militer di Indonesia mengirimkan anggota pasukannya untuk mengikuti pendidikan dan latihan ini. 

Peningkatan jumlah anggota batalyon Rangers yang telah mengikuti pendidikan dan latihan membuat status Batalyon Rangers berubah menjadi Resimen Rangers. Kemudian Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti nama kesatuan ini menjadi Resimen Pelopor (Menpor). 

Alumni pendidikan dan latihan Ranger disalurkan ke batalyon-batalyon MB yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibuka lagi satu pusat pendidikan dan latihan MB yang berintikan Rangers di Porong, Watukosek, Jawa Timur. Pembukaan pusat pendidikan dan latihan ini semakin memperkuat kesatuan-kesatuan MB dalam mengatasi dan menumpas setiap gerakan pengacau keamanan Negara. 

Namun, entah untuk kepentingan dan keputusan politik seperti apa sehingga Menpor resmi dibubarkan pada tahun 1972. Padahal pasukan elit Polri ini sudah banyak memberikan darma baktinya di berbagai tugas penting guna kelangsungan Negara Republik Indonesia, bahkan Menpor juga mempunyai andil besar dalam operasi Dwikora dan Trikora. 

Sebagian sejarah yang mengisahkan tentang sepak terjang Detasemen Pelopor mulai dari kelahiran hinggah dibubarkan ada ditulis dalam buku berjudul, “Resimen Pelopor, Pasukan Elit Yang Terlupakan”. Penulis belum mendapatkan buku ini dan semoga penulis dapat berkesempatan membaca tulisan dalam buku ini.

Sumber : 
Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang 
Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia 
Diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010

Pak Harto Alumni Kepolisian

Tak banyak yang mengetahui bahwa Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, sebenarnya pernah menjadi Polisi. Bahkan Karier beliau sebetulnya justru dimulai dari Polisi. Lebih dari itu, sesuai dengan pengakuan Pak Harto sendiri dalam otobiografinya, "Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya," Beliau dapat lulus menjadi PETA karena sebelumnya sudah lebih dahulu memperoleh dasar-dasar kemiliteran sewaktu menjadi Polisi. Dengan demikian secara tidak langsung jajaran Polisi sesungguhnya ikut berperan mengantarkan salah satu anggota terbaik dalam mengembangkan karier dan menjalankan kehidupan sampai jenjang presiden. 


Kisah Pak Harto masuk Polisi pun cukup unik. waktu itu keadaan Indonesia sedang di bawah penjajahan Jepang dimana semuanya masih serba sangat sulit. Pak Harto bukanlah tipe orang yang cukup berpangku tangan, apalagi sampai menyusahkan orang lain. Maka Pak Harto pun berangkat ke Yogyakarta mengadu untung.

Mula-mula beliau ikut kursus mengetik di Patuk yang kebetulan letaknya tepat berada di depan asrama Polisi. Pada suatu hari dia membaca pengumuman bahwa Polisi (Keibuho) menerima anggota baru. Setelah sempat agak ragu-ragu akhirnya beliau memberanikan diri mendaftar. Dari sanalah beliau kemudian berhasil menjadi kader sersan nomor satu.

Sejarah menunjukkan, Pak Harto juga mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat tinggi untuk menjadi Polisi. Catatan sejarah memang memperlihatkan, sebagai anggota Polisi, Pak Harto mempunyai prestasi yang bagus. Ketika mulai masuk pendidikan sebagai kader sersa, sebetulnya beliau masih terkena penyakit malaria, padahal dia harus menjalan ilatihan keras selama tiga bulan, baik fisik, mental maupun pikiran.

Tapi apa yang kemudian terjadi? dalam keadaan ini yang luar biasa adalah Pak Harto berhasil meraih predikat lulusan paling baik. "Malahan saya lulus nomor satu"/ Katanya dalam biografi beliau. Berangkat dari prestasi sebagai lulusan nomor satu itu Pak Harto diberikan tugas untuk hilir-mudik. Bahkan beliau pun lantas ditugaskan untuk belajar Bahasa Jepang.

 (Skep pengangkatan dan gaji Pak Soeharto sebagai Polisi)

Bakat dan kemampuannya tidak luput dari pengamatan para opsir Jepang. Itulah sebabnya Kepala Polisi Jepang menganjurkan kepada Pak Harto agar beliau masuk PETA. Maka Pak Harto pun ikut saringan untuk jadi anggota PETA. Sekali lagi di sini Pak Harto membuktikan keunggulan dirinya. Dari seluruh pelamar yang berasal dari Yogyakarta, dimana waktu itu Pak Harto tinggal, ternyata hanya beliaulah satu-satunya calon yang diterima berasal dari anggota Polisi. Mengenai hal ini Pak Harto mengatakan, "Memang bisa dimengerti pula karena saya sudah mempunyai dasar pendidikan militer, sehingga saya tidak menemukan kesulitan dalam mengikuti ujian itu."

Menurut mayor Jenderal Polisi (Purn) M. Yassin, Pak Harto pada tahun 1948 pernah hadir dalam HUT Bhayangkara di Yogyakarta. Waktu itu Pak Harto, kata M. Yassin, datang dengan pakaian militer. Namun foto Pak Harto berseragam Polisi sampai sekarang masih belum ditemukan. Dari beberapa saksi yang pernah mengetahui Pak Harto sewaktu menjadi Polisi, diantaranya Y. Supatman (terakhir Kapten Polisi) yang pernah menjadi sopir beliau, dan mantan Lurah Kemusuk, Soewito (yang kebetulan kakak Pak Harto) ternyata juga tidak ada yang memiliki dokumentasinya.

Tanpa Kepolisian Tiada Hari Pahlawan

“Tanpa peran M. Jasin dan Pasukan Polisi Istimewa tidak akan ada peristiwa 10 November.”

Demikian pernyataan Jenderal (TNI) Moehammad Wahyu Soedarto, seorang tokoh yang terlibat dalam peristiwa heroik 10 November 1945. 10 November 1945 diabadikan dalam sejarah bangsa dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini terjadi di Surabaya dan di kota Pahlawan ini Polisi pernah melaksanakan “Proklamasi Polisi” Dalam ejaan lama yang berbunyi :

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.

Soerabaja, 21 Agoestoes 1945

Atas Nama Seloeroeh Warga Polisi

Moehammad Jasin – Inspektoer Polisi Kelas I

Proklamasi Polisi itu merupakan suatu tekad anggota Polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi itu juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa Polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia yang berjuang bersama rakyat dan bukanlah alat penjajah. Ketika menjadi insiden bendera, 19 september 1945, Polisi Pimpinan Moehammad Jasin bergerak cepat mereka menyatu dengan rakyat. 

Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto – Pelaku 10 November 1945, menyatakan :

“Saya hanyalah bagian dari sejarah perjuangan tanah air. Itu pun Cuma di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Sebetulnya pada “Peristiwa Surabaya” ada tokoh yang lebih hebat tetapi di mana kini tidak banyak yang kenal. Namanya Moehammad Jasin, orang Sulawesi Selatan. Jika beliau tidak ada, Surabaya tidak mungkin seperti sekarang. Beliau adalah Komandan Pasukan Polisi Istimewa. Kalau tugas Bung Tomo adalah “memanas-manasi rakyat”, Pak Jasin ini memimpin pasukan tempur. Kesatuannya boleh dibilang kecil, cuma beberapa ratus orang saja. Itu sebabnya mereka bergabung dengan rakyat. Kalau rakyat sedang bergerak, di tengah-tengah selalu ada truk atau panser milik Pasukan Polisi Istimewa lengkap dengan senjata mesin. Melihat Rakyat bak gelombang yang tak henti-henti itu, Jepang yang waktu itu sudah kalah dari Pasukan Sekutu menyerah kepada RI dan intinya adalah Pak Jasin.

Demikian pula kala Inggris (Sekutu) mendarat di Surabaya. Bila tidak ada Pak Jasin, arek-arek Suroboyo tidak bisa segalak itu. Pasukan Inggris datang pertama kali dengan satu brigade pada 28 Oktober 1945. Namun, setelah mereka terdesak, secara bertahap mendarat lagi empat brigade”

(JENDERAL TNI MUHAMAD WAHYU SUDARTO – PELAKU 10 NOVEMBER 1945)

Polisi Istimewa (PI) adalah jelmaan  dari CSP (Central Special Police). Apalagi, pada Agustus 1945 itu, hanya Polisi yang masih memegang senjata. Karena, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara PETA dan Heiho, sedangkan senjata mereka dilucuti. Soetamo (Bung Tomo), pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang juga salah satu pejuang terkemuka dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, menyatakan :

“PETA diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945 , tetapi PETA membiarkan senjatanya dilucuti oleh Jepang, untung ada Pemuda M. Jasin dengan pasukan-pasukan Polisi Istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya.”

- Soetomo (Bung Tomo)

Pasukan Polisi Istimewapun pada saat itu diperintahkan oleh Jepang untuk menyerahkan senjatanya, karena Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga dan memelihara keamanan di Indonesia agar sekutu dengan aman dapat menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Namun secara tegas Polisi menolak perintah tersebut sehinga pada masa itu hanya Polisi yang memiliki persenjataan sedangkan kesatuan lain tidak ada. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Jenderal TNI AD SUDARTO ex. TRIP dan pelaku 10 Nop 1945 sbb :

“Omong kosong kalau ada yang mengaku di bulan Agustus 1945 memiliki kesatuan bersenjata. Yang ada pada waktu itu hanya pasukan-pasukan Polisi Istimewa pimpinan M. JASIN, bahkan ia menyatakan bahwa tanpa peran pasukan pasukan Polisi Istimewa dibawah pimpinan M. JASIN tidak akan ada peristiwa 10 Nopember 1945.”

- Jenderal TNI AD SUDARTO ex. TRIP dan pelaku 10 Nop 1945

Pernyataan itu menunjukkan bahwa jika pertempuran itu berlangsung tanpa dukungan dan kepeloporan Pasukan Polisi Istimewa, niscaya patriotisme perjuangan rakyat di Surabaya tidak akan seheroik apa yang tercatat dalam sejarah. Hal itu juga dikuatkan dalam pidato peresmian Monumen Perjuangan Polisi Republik Indonesia di Surabaya yang disampaikan oleh Pangab RI, Jenderal (TNI) Tri Surtrisno pada 2 Oktober 1988, “Kekuatan Pasukan Polisi Istimewa pimpinan M. Jasin harus dikaji oleh seluruh bangsa Indonesia.”

Lebih lanjut Jendral (TNI) Tri Sutrisno mengatakan,

“Tindakan Inspektur I Moehammad Jasin untuk mempersenjatai Rakyat Pejuang telah memberikan andil yang cukup besar dalam gerak maju para pejuang kemerdekaan di Surabaya, yang kemudian mencapai puncaknya dalam pertempuran heroik di Surabaya tanggal 10 Nopember 1945”.

Persenjataan yang dibagikan oleh Polisi ini didapat dari gudang-gudang senjata tentara Jepang yang diserbu dan direbut secara paksa maupun dengan perjanjian penyerahan senjata dengan jaminan keselamatan tentara Jepang karena mereka sudah amat terdesak hingga menyerah. Dalam perjanjian penyerahan senjata ini, M. Jasin hadir sebagai wakil dari pihak Indonesia dan menjamin keselamatan jiwa tentara Jepang yang menyerah.

Seperti yang tercatat dalam buku Soetjipto Danoekoesoemo, "Hari-Hari Bahagia Bersama Rakyat". Tiga peleton tentara Jepang menyerahkan senjata kepada Polisi Istimewa Seksi I dengan syarat keselamatan mereka dijamin, pada 1 Oktober 1945.

Pada 2 Oktober 1945, di Gedung General Electronics di Kaliasin Jepang menyerahkan senjata setelah terjadi pertempuran sengit dengan Tim Polisi Istimewa di bawah pimpnan Soetjipto Danoekoesoemo. Dalam pertempuran ini tentara Jepang mengeluarkan senjata-senjata mitraliur.

Pada Hari yang sama, M. Jasin yang bersama Soetomo (Bung Tomo) yang mewakili pihak Indonesia berhasil menandatangani perjanjian penyerahan senjata untuk membuka gudang Arsenal tentara Jepang yang terbesar se-Asia Tenggara di Don Bosco-Sawahan, Surabaya. Pelucutan ini diawali dengan perlawanan sengit tentara Jepang. Setelah terjadi tembak-menembak sengit dan menelan korban jiwa barulah Jepang menyerahkan senjata.

Pada akhirnya tentara Jepang menyerahkan seluruh persenjataan, termasuk tank dan panser kepada Polisi Istimewa. Polisi Istimewa kemudian membagi-bagikan senjata tersebut kepada rakyat dan pemuda dalam organisasi perjuangan. Segera setelah itu, Surabaya dibanjiri senjata api dari berbagai jenis yang digunakan untuk menghadapi pasukan Inggris dan Belanda pada peristiwa Hari Pahlawan.

Dalam pertempuran-pertempuran melawan tentara Jepang, Abdul Radjab ex TRIP, pelaku 10 Nopember 1945, menyatakan :

“Pasukan-pasukan Polisi Istimewa bertempur melawan Tentara Jepang dengan gagah berani”

- Abdul Radjab ex TRIP, pelaku 10 Nopember 1945

Selain membagikan senjata, Polisi Surabaya juga giat melatih perang para pemuda dan rakyat dalam menghadapi serangan tentara sekutu. Mempersenjatai rakyat pejuang sekaligus gerakan pembinaan kemiliteran dan pelatihan tempur yang dipelopori oleh Kesatuan Polisi Istimewa ini secara langsung sangat berpengaruh hingga tersusunnya kesatuan-kesatuan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari pembinaan kemiliteran dan pelatihan tempur tersebut membuat Jenderal TNI/AD Sukanto Sayidiman menyatakan, "Pak Jasin dan Pasukan Polisi Istimewa adalah guru dan pelatih kami."

Adanya Kepolisian di Indonesia sejak awal kemerdekaan sebelum adanya kesatuan bersenjata lainnya juga membuat DR. H. Ruslan Abdulgani eX TRIP dan tokoh pejuang yang turut berperan aktif dalam Palagan 10 November 1945 ini mengatakan bahwa "Pasukan Polisi Istimewa lahir lebih dulu dari yang lain".

Keterlibatan M. Jasin sebagai pasukan Polisi Istimewa dalam peristiwa heroik itu jelas tidak diingkari oleh semua tokoh pejuang yang terlibat. Bahkan seorang Jenderal TNI AD, Abdul Kadir Besar SH, juga menyatakan, “Saya berani mempertanggungjawabkan pemberian kedudukan bagi Moehammad Jasin sebagai Singa Pejuang Republik Indonesia berdasarkan jasa-jasanya.”

Penyataan senada diberikan juga oleh seorang tokoh penting peristiwa 10 November 1945, DR. H. Roeslan Abdulgani, yaitu : “M. Jasin dan Polisi Istimewa yang dipimpinnya adalah modal pertama perjuangan di Surabaya.”

Demikian Pula pernyataan Jenderal (TNI) Moehammad Wahyu Soedarto, seorang tokoh yang terlibat dalam peristiwa heroik itu, yaitu : “Tanpa peran M. Jasin dan Pasukan Polisi Istimewa tidak akan ada peristiwa 10 November.”

Kehebatan Pasukan Polisi Istimewa dalam arena perjuangan Surabaya bukan hanya dikagumi kawan tapi juga disegani oleh lawan. Hal ini terdapat dalam pernyataan resmi dari Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) Pemerintah Belanda, oleh Van der Wall, 

“De Poelisi Istimewa, de gewezen Poelisi Istimewa guderende de Japanse tijd, onder leiding van M. Jasin is niets anders dan een Militaire strijd kracht.” (Polisi Istimewa, Mantan Polisi Istimewa diwaktu Jepang, pimpinan M. Jasin tidak lain adalah satu kekuatan tempur militer).

Peran Polisi tidak pernah diungkit-ungkit dalam peristiwa Hari Pahlawan, Padahal Peran Polisi sangat utama dan strategis dimana tanpa Polisi tidak ada yang namanya Hari Pahlawan yang sekarang setiap tahun kita peringati. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang sejarah Polisi bahkan di kalangan Polisi sendiri pun kurang akan kesadaran sejarahnya sendiri. Padahal Bung Karno mengatakan, “Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah (Jas Merah)”.

Sumber :

Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang

Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia

Diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama

Jakarta, 2010

Hari Lahir Polri Bukan 1 Juli

Banyak ulasan pakar sejarah yang mengangkat sejarah berdirinya Polri. Salah satunya menyatakan bahwa hari bhayangkara pada 1 Juli 1946 bukan merupakan “hari lahir” Polri karena Polri sudah ada sebelumnya. Lebih unik lagi, Surabaya punya “Sejarah khusus tentang Kepolisian”. Di kota pahlawan ini  Polisi pernah melaksanakan “Proklamasi Polisi”. Dalam ejaan lama, dalam Proklamasi Polisi di tulis:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.

Soerabaja, 21 Agoestoes 1945

Atas Nama Seloeroeh Warga Polisi

Moehammad Jasin – Inspektoer Polisi Kelas I

Sejarah mencatat bahwa menjelang pendaratan armada kapal perang Sekutu di Tanjung Perak Surabaya, 25 Oktober 1945, situasi di kota Surabaya semakin mencekam. Kemarahan rakyat terhadap Indo-Belanda yang membonceng rombongan Palang Merah Internasional (intercross) makin menjadi-jadi. Selain pemuda yang bergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat), Polisi juga mempunyai peran yang cukup menentukan menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Ketika menjadi insiden bendera, 19 september 1945, Polisi bergerak cepat mereka menyatu dengan massa. 

Di Surabaya, selain Polisi Umum, ada Pasukan PI (Polisi Istimewa) yang sangat disegani. PI adalah jelmaan  dari CSP (Central Special Police). Apalagi, pada Agustus 1945 itu, hanya Polisi yang masih memegang senjata. Karena, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara PETA dan Heiho, sedangkan senjata mereka dilucuti. Bung Tomo, pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang juga salah satu pejuang terkemuka dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, meyatakan :

“PETA diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945 , tetapi PETA membiarkan senjatanya dilucuti oleh Jepang, untung ada Pemuda M. Jasin dengan pasukan-pasukan Polisi Istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya.”

- Bung Tomo

Polisi mempunyai peran yang istimewa dalam masyarakat,kondisi ini dimanfaatkan untuk melakukan pemantapan. Dalam buku Sejarah Kepolisian di Indonesia, disebutkan: “Di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I (Iptu) Moehammad Jasin, memproklamasikan kedudukan Kepolisian pada 21 Agustus 1945.”

Proklamasi Polisi itu merupakan suatu tekad anggota Polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi itu juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa Polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat dapat melihat bahwa Polisi bukanlah alat penjajah. Jadi, di Surabaya, Kepolisian Republik Indonesia lahir mendahului keberadaan Polisi di Indonesia yang secara resmi ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara, 1 Juli 1946.

Asvi Warman Adam, ahli penelitian utama LIPI, di Radar Jogja (1 Juli 2009), pernah menyampaikan bahwa :

“1 Juli sering dianggap sebagai hari lahir Kepolisian. Padahal instansi itu sudah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Di Indonesia, tentara, terutama Angkatan Darat (AD), memiliki kesadaran sangat tinggi tentang pentingnya sejarah. ……….. “

Lebih lanjut dia menjelaskan di kalangan Polisi malah kurang akan kesadaran sejarahnya sendiri. Padahal menurut Bung Karno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Oleh karena itulah makanya sejarah Kepolisian ini masih banyak yang belum tahu bahkan oleh Anggota Kepolisian sendiri.

Sumber :

Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang

Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia

Diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama

Jakarta, 2010